Sorong, Kasuarinews.com – DPR Papua Barat Daya melalui Komisi IV Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat menggelar pertemuan bersama Perkumpulan Pedagang Mama-mama Papua asal Kota Sorong, Jumat (24/04/2026).
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPR PBD Jalan Pendidikan, Km 8 Kota Sorong, dipimpin oleh Plt Ketua Komisi IV David Sedik, A.Md dan dihadiri seluruh anggota Komisi. Sementara dari Mama-mama Papua hadir para pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar belasan orang.
Plt. Ketua Komisi IV DPR PBD David Sedik, A.Md yang diwawancarai awak media usai pertemuan menyebut, kehadiran Mama-mama Papua yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong ini guna menyampaikan aspirasi terkait bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dimana, sebut David sesuai penyampaian Mama-mama Papua, bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena banyak Mama-mama Papua yang merupakan pelaku ekonomi di Kota Sorong tidak mendapatkannya. Bahkan jumlah Mama-mama Papua yang tidak mendapat bantuan mencapai ribuan orang.
“Pada prinsipnya mereka meminta supaya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindakop memberikan kewenangan, terutama bantuan dana modal kepada mereka untuk mereka bisa mandiri mengembangkan usaha mereka dalam rangka mendukung kesejahteran kehidupan mereka,” ujar David.
Ia menjelaskan Kota Sorong memang menjadi fokus perhatian pihaknya, karena di Kota Sorong sangat banyak pelaku usaha khususnya orang asli Papua (OAP). Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan potret yang sangat miris, Mama-mama Papua tidak begitu mendapatkan tempat yang layak. Mereka terpaksa harus berjualan diatas trotoar dan jalanan.
Kondisi ini, sebut sangat paradoks ditengah banyaknya kebijakan dan anggaran pemerintah melalui Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, perlu ada langkah serius dari pemerintah daerah untuk mengurai persoalan yang ada, salah satunya dengan memberikan akses dan kemudahan bagi Mama-mama Papua dalam mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
“Karena memang di Kota Sorong ini hampir semua usaha untuk orang asli Papua sudah tidak ada. Sebagian besar orang Papua ini kan berjualan di pinggir-pinggir jalan diatas trotoar, di emperan toko, ini kan kasihan sekali. Padahal kita punya Otsus. Makanya kami minta pemerintah daerah melalui OPD teknis segera beri kemudahan bagi pengusaha Papua untuk mengakses kebijakan dan program bantuan pemerintah,” tegas David.
Ia juga meminta agar khusus para pelaku usaha orang asli Papua perlu dipermuda dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Proses penyaluran dan syarat-syarat yang dibebankan jangan terlalu sulit agar semua pelaku usaha Papua bisa mendapatkan bantuan. Selain itu, ia juga meminta dinas terkait agar dalam penyaluran bantuan harus benar-benar tepat sasaran alias by name by address.
“Jangan sampai nama di data penerima orang lain kemudian yang dapat malah orang lain. Ini kan yang kami dapat informasi kasusnya seperti itu. Jadi kami minta dinas teknis tertibkan ini, supaya masyarakat tidak berteriak,” tekan David.
Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan para pedagang Mama-mama Papya, David mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas terkait yang berkaitan dengan bantuan modal usaha dan sosial lainnya untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pihaknya, lanjut dia, ingin mengecek kebenaran terkait informasi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, sekaligus mendengarkan penjelasan dari dinas terkait. Pihaknya juga akan memberikan kiat-kiat serta catatan-catatan agar bisa menjadi perhatian untuk dikerjakan dinas terkait di waktu kedepan.
“Artinya jangan kemudian bantuan ini diberikan kepada PNS, TNI Porli, atau keluarga yang bersangkutan. Itu tidak boleh. Ini orang Papua yang punya kebutuhan itu kan banyak sekali jadi harus dilayani baik. Pastinya dalam waktu dekat kami akan panggil dan RDP dengan dinas teknis,” tuntas David.
