Sorong, Kasuarinews.Com – Cendekiawan Papua, Origenes Nauw, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat hingga kampung nelayan merah putih merupakan kebijakan yang sangat relevan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan Origenes Nauw menyikapi aksi demo mahasiswa yang diakukan di Ibukota Jakarta dan sejumlah kota lainnya beberapa hari terakhir. Dimana dalam salah satu tuntutannya mahasiswa mendesak agar Presiden segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Origenes menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai tetap memiliki nilai strategis dan relevan bagi pembangunan, meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah kekurangan.
Menurutnya, MBG beserta program Koperasi Merah Putih lahir dari gagasan yang brilian. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat kelemahan pada aspek tata kelola yang memunculkan berbagai permasalahan, seperti makanan yang tidak sesuai standar, tidak layak konsumsi, hingga kasus keracunan dan bahkan korban jiwa.
“Kami meyakini bahwa dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo tidak bermaksud sedikit pun mencelakakan generasi bangsa. Kejadian-kejadian tersebut bersifat insidentil, bukan disengaja atau direncanakan, melainkan lebih kepada kondisi yang tidak terduga,” ujar Origenes saat diwawancarai awak media di Kota Sorong, Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (17/06/2026).
Ia menambahkan, pemerintah disebut telah berupaya maksimal menghadirkan program terbaik.
“Langkah cepat dan terukur sudah diambil Presiden, termasuk pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional serta penindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Menurut pandangan kami, ini adalah langkah penting agar manfaat program ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menanggapi pandangan yang membingkai kejadian tersebut sebagai tanda kegagalan pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memberikan waktu hingga masa jabatan Presiden selesai.
“Menghentikan program MBG secara sepihak sama saja menurunkan martabat kepemimpinan dan tidak menghormati konstitusi, mengingat Presiden Prabowo dipilih langsung oleh rakyat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi program ini baru, biarkan berjalan dan nanti akan dievaluasi setelah jabatan presiden selesai,” tegasnya.
Secara khusus untuk wilayah Tanah Papua, program ini dinilai memberikan dampak positif yang nyata. MBG dan program pendukungnya turut membantu mengurangi angka pengangguran. Sebagaimana data terakhir program MBG telah menyerap hingga 1 juta lebih tenaga kerja.
Selai itu, program MBG juga telah merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menggerakkan roda perekonomian sekaligus memutus rantai praktik oligopoli.
Ia kembali menegaskan bahwa, program MBG, KDKMP, sekolah rakyat hingga Kampung Nelayan Merah Putih di tanah Papua tetap relevan dan urgent sehingga perlu di lanjutkan pelaksanaannya untuk lebih meningkatkan kualitas SDM anak bangsa menyongsong tantangan masa depan yg berubah dengan cepat.
“Di Tanah Papua, program ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan, baik bagi sekolah-sekolah, masyarakat desa, maupun warga kampung. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus terus dilanjutkan dan diperbaiki agar manfaatnya semakin terasa luas,” pungkasnya.
