Maximus Sedik
Negara memberikan kebijakan kepada orang Papua, melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 mengalami perubahan menjadi Undnag-Undang No. 2 Tahun 2021) Tentang Otonomi Khusus Papua. Intinya, Negara memberikan kebijakan khusus ini kepada orang asli Papua, dari Undang-Undang ini terbentuknya berbagai lembaga yang mengurus “otonomi khusus Papua” secara yuridiksi lembaga-lembaga ini resmi.
Menjadi pertanyaan lembaga ini mengurus apa, dan selama 25 tahun dampak otonomi khusus Papua terhadap orang asli Papua menyetuh aspek apa saja ? Siapa dan lembaga mana yang kita ajukan pertanyaan ini ? Apakah eksekutif atau legislatif ?. Secara waktu 25 tahun, waktu yang cukup lama, tetapi dari sudut pandang politik kebijakan selama 25 tahun, itu waktu yang tidak terlalu lama, mengapa ? karena kekuasaan berganti selama 5 tahun maka kebijakan juga berubah. Setiap orang punya gaya dan cara memimpin dan mengambil kebijakan yang berbeda-beda, maka hal ini juga berpengaruh pada kebijakan otonomi khusus Papua “khusus”.
Lemabaga-lembaga formal yang mengurus, mengatur dan melaksanakan undang-undang otonomi khusus dari tingkat Wakil Presiden hingga tingkat daerah: Gubernur, Bupati dan Walikota. Semua yang diurus adalah kebijakan otonomi khusus untuk “orang asli Papua” bukan orang lain, realitasnya lain. Siapa saja yang ada di Papua berhak mendapatkan hak yang sama. Aspek fisikal Negara memberikan kebijakan kepada Papua. Detailnya, bisa pelajari bentuk dari sumber dana otonomi khusus, dan kebijakan mana yang mendapatkan perhatian dari uang otonomi khusus secara serius ( UU No. 2/2021).
Undang-undang otonomi khusus Papua diperpanjang 20 tahun sampai 2041, retang waktu ini, orang asli Papua mendapat apa dan setalah 2041 apakah berlanjut atau selesai dan lembaga dan undang-undnag ini terus berlanjut, sebagai bentuk dari representasi Negara di Papua ?.
Kebijakan fisikal otonomi khusus Papua adalah uang otonomi khusus Papua yang masuk ke lembaga yang mengelola semestinya ada transparansi yang jelas. Bagaimana cara? sistem satu data harus dibangun di lembaga-lembaga, dan terbuka untuk publik, seperti website khusus untuk memberikan informasi tentang bentuk kebijakan dan berapa jumlah uang yang terserap dari program otonomi khusus.
Ekosistem data sangat penting untuk memberikan informasi kepada publik dan publik ikut mengawasi kebijakan otonomi khusus terutama aspek program maupun penyerapan annggaran otonomi khusus. Dengan basis data dalam hal ini website resmi yang khusus mengelola informasi tentang otonomi khusus. 25 Tahun kebijakan berjalan, tetapi fakat bahwa angka disparitas masih tinggi, putus sekolah, harapan hidup masih rendah, indeks ini diliris resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memberikan presentase fakta sosial itu.
Perubahan harus secara total dan dari dalam institusi, serta pemimpin yang berani dan cerdas. Pemimpin harus mengerti dan memahami kondisi orang asli Papua, apalagi dia juga orang asli Papua, maka kehidupan orang asli Papua ada pada, otak, hati dan keberanian untuk mengambil kebijakan yang benar-benar menyetuh pada hajat hidup orang asli Papua.
Negara memberikan perhatian khusus melalui undang-undang otonomi khusus Papua, dan di dalam banyak lembaga yang mengurusnya, maka sebelum 2041 orang asli Papua, mengalami perubahan secara total dari berbagai aspek. Apabila 2041, tidak ada perubahan apapun maka ini adalah bentuk dari pembiaran dari orang asli Papua kepada orang asli Papua. Siapa yang salah dan kesalahannya dimana ? 25 tahun ini bagian dari tahun refleksi bersama, terutam pengambil kebijakan di Papua, Gubernur, Bupati, DPR otonomi khusus dan Walikota se-tanah Papua.
Penulis adalah Pemuda Kampung Tinggal Tambrauw.



Dok: Alvons
