Sorong, Kasuarinews.com – Anggota Komisi III DPR Kota Sorong menggelar rapat perdana di Kantor DPR Kota Sorong, Rabu (05/03/2205). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Drs. Ec. John Lewerissa tersebut membahas sejumlah isu krusial di Kota Sorong yang berkaitan dengan tugas dan wewenang komisi III di DPR.
Kepada awak media, Ketua Komisi III DPR Kota Sorong Drs. Ec. John Lewerissa mengatakan, usai dibentuk beberapa waktu lalu, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) sudah mulai melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk komisi III. Pihaknya, kata John memulai tugas dengan menggelar rapat perdana untuk memetakan sejumlah isu krusial yang nanti menjadi fokus pemerintah beberapa waktu kedepan.
Sesuai tugasnya di bidang pembangunan dan keuangan, John menyebut ada sejumlah isu yang dibahas dalam rapat tersebut, namun isu penting yang akan ditindaklanjuti secepatnya yakni terkait persoalan penanganan banjir dan masalah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor retribusi. Pihaknya, lanjut John akan segera berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Pemkot Sorong, guna membahas lebih detail terkait dua persoalan diatas.
“Kami di Komisi III membidangi pembangunan dan keuangan, hari ini kebetulan kami rapat perdana. Ada sejumlah isu krusial yang kami bahas, yang kemudian akan kami tindaklanjuti melalui hearing dengan OPD terkait, sebagai mitra yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kami di komisi III. Agenda pertama kami akan hearing dengan Dinas PU dalam hal ini Bidang Bina Marga dan Cipta Karya,” ujar John saat memberikan keterangan pers didampingi Sekretaris Komisi III Lusiana Safutri, A.Md.Keb dan Anggota James Nixon Senewe, SE, bersama Rizard Salossa, S.IP di Kantor DPR Kota Sorong, Rabu (05/03/2025).
John menjelaskan, sebenarnya ada sekitar 5 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III yakni Dinas PU, Dispenda, Inspektorat, Bappeda dan Keuangan. Pihaknya, sebut dia, memilih Dinas PU sebagai yang pertama dalam agenda hearing, karena berkaitan dengan persoalan mendesak terkait bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Sorong. Dinas PU, lanjut John harus menjelaskan seperti apa kinerja dan upaya mereka dalam penanggulangan banjir di tahun sebelumnya, dan apa yang akan dilakukan setahun berjalan kedepan.
“Kami rasa yang paling urgen adalah Dinas PU khususnya Bina Marga dan Cipta Karya, ini berkaitan dengan kondisi Kota Sorong yang selalu kebanjiran. Kami minta PU jelaskan bagaimana kinerja mereka di tahun 2024 lalu kemudian apa yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Tentu kami akan memberikan saran dan masukan juga suport sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ucap John.
Lebih jauh ia menyebut, terkait persoalan banjir memang bukan sesuatu yang muda untuk diselesaikan, alias tidak semuda membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras, butuh kerja sama bahkan kerja ekstra dari semua elemen bahkan lintas OPD. Dalam agenda hearing dengan Dinas PU, John menyebut pihaknya juga ingin menanyakan apakah Pemkot Sorong sudah ada semacam masterplan drainase untuk penanggulangan banjir atau belum.
“Kota ini kan sudah ada drainase dan itu setiap tahun kita kerjakan, kita perbaiki tetapi toh dampak banjir ini masih terus kita rasakan, nah ini yang coba kami minta penjelasan dari PU apa kendalanya. Kami juga ingin menanyakan apakah pemerintah kota sudah ada yang namanya masterplan drainase atau belum. Ini penting, sehingga dalam upaya penanggulangan banjir ini, kita tidak serta merta melakukannya secara sporadis begitu, tetapi dibuat dalam sebuah konsep yang ilmiah kemudian dilakukan secara berkesinambungan,” sebut John.
Masih terkait upaya penanggulangan banjir, John menyebut, memang tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas PU, tetapi butuh kolaborasi lintas sektor, bahkan lintas pemerintahan. Pihaknya, sebut dia, juga akan melakukan diskusi bersama komisi II yang membidangi masalah lingkungan seperti sampah misalnya, atau galian c, karena dua faktor ini diketahui merupakan penyebab terjadinya banjir di Kota Sorong.
“Kita juga akan menjalin koordinasi dan kerja sama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Balai. Memang tidak serta-merta kita bilang banjir dihilangkan, tetapi minimal dampaknya dikurangi, supaya masyarakat ini bisa tenang. Tentu sekali lagi kami di Komisi III akan memberikan dukungan penuh baik melalui buah pikiran maupun kewenangan yang melekat pada kami,” ungkapnya.
Selain persoalan banjir, Kader Partai Golkar ini juga menyebut Komisi III saat ini tengah konsen pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sorong. Mengingat dari sejumlah sektor masih terdapat kebocoran yang menyebabkan PAD Kota Sorong terasa sulit merangkak naik. Pihaknya, sebut John, bakal menggelar hearing dengan Dispenda dan OPD terkait lainnya, dalam rangka mencari formula terbaik meningkatkan PAD Kota Sorong.
“PAD ini kami sangat konsen disitu, makanya setelah hearing dengan Dinas PU, kami akan jadwalkan kegiatan serupa dengan Dispenda, untuk kita melihat sebenarnya kebocoran PAD kita itu dimana. Kami lihat dari sektor retribusi itu banyak sekali kita kebocoran, yang tadinya kita bisa meraup hingga 200-an milyar, sementara ini kita hanya bermain dibawah angka 100 milyar rupiah. Ini perlu kita bahas bersama, baiknya seperti apa, mungkin kita harus buat dalam konsep satu data, jadi pajak-pajak retribusi itu tidak lagi dibayar manual, tetapi semua via online, cukup dengan kode QR saja misalnya uang langsung masuk ke khas daerah,” sebut John.
Diakhir penyampaiannya, John berharap dinas-dinas terkait yang bersentuhan dengan tugas dan kewenangan komisi III selalu proaktif ketika diminta untuk berdiskusi maupun memaparkan progres kerja masing-masing. Hal ini, lanjut dia, sangat penting mengingat persoalan banjir hingga PAD dan lainnya kini menjadi program prioritas Walikota Sorong yang harus diterjemakan baik oleh masing-masing OPD. [LAU]
