Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Partai Golkar Kabupaten Tambrauw, Yerimas Sedik.
SORONG,Kasuarinews.com— Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Partai Golongan Karya (Golkar ) Kabupaten Tambrauw, Yerimas Sedik, menyoroti kondisi manajemen dan perkembangan Rumah Sakit (RS) Pratama Fef yang dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan, meski sebelumnya telah mencapai status akreditasi paripurna.
Menurut Yerimas, pada tahun lalu RS Pratama Tambrauw telah berstatus paripurna dan terkreditasi. Namun, kondisi saat ini dinilai berisiko mengalami penurunan kembali ke status pratama apabila berbagai laporan administrasi tidak segera dilengkapi.
“Kalau laporan dan administrasi tidak dipenuhi, risikonya status bisa turun dari paripurna kembali ke pratama. Bahkan, jika tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, rumah sakit bisa dilarang beroperasi,” beberYerimas, Rabu (6/5/2026).
Ia menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pihak manajemen untuk meningkatkan tipe rumah sakit dari tipe D ke tipe C/B/A, yang seharusnya menjadi tahapan lanjutan setelah capaian akreditasi sebelumnya.
“Harusnya setelah terakreditasi paripurna, RS ini naik dari tipe D ke tipe yang lebih baik. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan,” ujarnya.
Yerimas juga mengkritik penempatan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan, khususnya pada posisi Kepala Bidang Kesehatan, yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan.
“RS ini masih baru, butuh orang profesional, punya pengalaman dan jam terbang banyak. Kepala bidang harus orang yang punya dasar ilmu kedokteran agar mampu bekerjasama dengan fakultas kedoteran dan mendatangkan dokter specialis sehingga dapat peningkatan tipe RS Pratama Fef,” katanya.
Ia menilai, praktik penempatan jabatan yang didasarkan pada kepentingan politik turut menghambat pengembangan layanan kesehatan di Tambrauw. Karena itu, ia mendorong evaluasi total, mulai dari direktur rumah sakit hingga jajaran teknis di dinas kesehatan Tambrauw.
“Orang kepala bidang kesehatan harus orang yang profesional.Orang yang benar-benar mengerti dan mampu menjabarkan tugas-tugasnya dengan baik”,tegasnya.
Menurutnya kesehatan adalah aspek kehidupan yang vital.Pemerintah daerah, khususnya Bupati dan jajarannya, harus serius melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh.
Ia juga mengingatkan agar persyaratan administratif segera dilengkapi dalam waktu dekat, guna menghindari risiko pencabutan status akreditasi hingga penghentian operasional RS Pratama.
“Jangan sampai akreditasi yang sudah diperjuangkan justru dihapus. Ini tanggung jawab bersama, terutama kepala dinas dan direktur RS sebagai pelaksana teknis,” pungkasnya.
