Sorong, Kasuarinews.com – Peserta seleksi anggota DPRP Jalur Pengangkatan Provinsi Papua Barat Daya, angkat suara terkait banyaknya kejanggalan yang ditemui selama berjalannya tahapan seleksi yang dilaksanakan Panitia seleksi (Pansel) beberapa waktu lalu.
Salah seorang peserta seleksi, Yulianus Thebu, S.Si.,M.Si mengungkapkan proses seleksi anggota DPRP PBD jalur pengangkatan yang telah dilakukan Pansel disinyalir sangat jauh panggang dari api, dalam artian jauh dari prosedur aturan dan petunjuk pelaksana yang ada.
Ada beberapa hal yang dikemukakan Yulianus, sebagaimana press release yang diterima media ini, Minggu (02/03/2025). Pertama, Yulianus menyebut dalam tahapan seleksi, panitia tidak transparan sesuai mekanisme dan aturan yang dibuatnya sendiri. Ia menuturkan, setiap tahapan atau setiap mata tes yang diikuti, nilai-nilai yang diperoleh oleh setiap peserta tidak disampaikan secara terbuka kepada peserta juga kepada publik. Hal ini, tentu sangat berbeda dengan petunjuk teknis yang ada, dimana nilai-nilai dari setiap peserta wajib disampaikan.
“Misalnya ada beberapa tahapan seleksi itu seperti tertulis, pembuatan makala, wawancara dan beberapa tes lainnya, panitia tidak keluarkan nilainya, tidak ada sistem perengkingan, tetapi diduga langsung dibuat nilai akhir,” ujar Yulianus
Yulianus lantas membagikan pengalamannya, saat mengikuti seleksi MRPB beberapa tahun lalu, dimana setelah salah satu mata tes dilakukan, saat itu juga, detik itu nilai keluar, sehingga peserta yang merasa nilainya rendah sadar diri dan langsung menerima hasil dengan besar hati. Namun, pada seleksi anggota DPRP PBD kali ini, ternyata tidak demikian, hal ini tentu menimbulkan kecurigaan baik bagi peserta seleksi itu sendiri maupun bagi publik.
Yulianus menambahkan, kecurigaan pihaknya terkait adanya dugaan kongkalikong atau manipulasi nilai peserta diperkuat dengan melihat peserta-peserta yang kemudian ditetapkan sebagai peserta yang lolos oleh Pansel. Sebab, sebagai sesama peserta seleksi, apalagi dalam skop daerah pengangkatan, pihaknya sudah saling mengenal dan tahu kemampuan masing-masing peserta.
“kita yang ada di Dapeng masing-masing itu sudah tahu, karena kita kan saling kenal antar satu peserta dengan peserta yang lain. Jadi kemampuan masing-masing orang itu kita tahu lah, tapi sesuatu yang terjadi justru berbeda dari yang kita tahu, orang yang kemampuannya dibawah justru diloloskan, sedangkan yang kita tahu punya kemapuan baik justru digugurkan, ini ada apa sebenarnya,” ucap Yulianus dengan nada tanya.
Yulianus melanjutkan, kejanggalan kedua yang juga mengundang kecurigaan pihaknya yakni terkait kedekatan antara para peserta seleksi dengan anggota Pansel. Disaat pihaknya bersama peserta yang lain berusaha menjaga jarak, karena takut terperangkap dalam conflict of interest (konflik kepentingan) dengan anggota Pansel, justru ada peserta yang lain melakukan hal sebaliknya.
Secara gamblang Yulianus menyebut, ada peserta seleksi yang diketahui cukup dekat bahkan begitu intim dengan anggota Pansel. Pansel ditraktir makan, kemudian bersama dalam satu mobil dengan peserta, tentu hal itu mengundang kecurigaan.
“Kita berusaha untuk tidak kontak langsung dengan setiap anggota Pansel karena bisa menimbulkan kecurigaan bagi peserta yang lain, ada conflict of interest disana. Tapi ada beberapa anggota yang sangat dekat dengan anggota Pansel, bahkan Anggota Pansel ditraktir makan oleh peserta, ikut peserta dalam satu mobil, ini kan kita curiga,” tekan Yulianus.
Ketiga, masih kata Yulianus, ada hal aneh yang terjadi saat proses seleksi berjalan dimana, meskipun belum diketahui siapa calon anggota terpilih, namun ada oknum anggota Pansel yang sudah memerintahkan peserta untuk mencari siapa diantara calon ini yang nanti dipersiapkan menjadi wakil ketua DPRP Fraksi Otsus. Hal ini, sebut Yulianus tentu sangat diluar nalar karena bagaimana bisa anggota Pansel mengetahui calon wakil ketua DPR sedangkan proses seleksi masih berjalan dan belum ada calon terpilih yang ditetapkan.
“Kita masih seleksi masih dalam tahapan, ada oknum anggota Pansel dari Pusat itu sudah memerintahkan kepada peserta untuk nanti dari antara calon ini siapa yang menjadi wakil ketua DPR Fraksi Otsus. Ini ada apa sebenarnya. Awalnya kita tidak tertarik dengan isu itu, tetapi kenyataannya ternyata orang-orang yang terlibat dalam isu tersebut justru mereka yang lolos. Disitu baru kami sadar ternyata apa yang diisukan selama ini benar,” ungkap Yulianus.
Lebih jauh, Ketua LMA Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat ini menilai, proses seleksi anggota DPRP Otsus di Provinsi Papua Barat Daya kali ini diduga kuat merupakan satu konspirasi atau ada dugaan suap disana, sehingga anggota Pansel sudah tahu siapa yang lolos bahkan berembuk untuk siapa yang akan dipersiapkan menjadi wakil ketua. Ia bahkan menyidir anggota Pansel yang menurutnya seolah terbiasa dengan hal semacam itu.
Sebagai pihak yang merasa tidak puas, dirinya meminta Pansel untuk segera mengklarifikasi, sekaligus membereskan persoalan-persoalan yang belakangan terus diarahkan ke Pansel. Ia juga mengimbau pihak kepolisian hingga KPK untuk proaktif melihat persoalan ini dengan sistem jemput bola memeriksa dan memintai klarifikasi setiap anggota Pansel terkait dugaan suap dan manipulasi nilai peserta tersebut.
“Saya minta Pansel jelaskan secara baik dan jelih terkait persoalan ini agar dipahami dan diterima oleh semua pihak. Bila perlu, polisi atau KPK selidiki persoalan ini, karena ketika kita masuk dengan cara yang tidak baik maka saat kita jadi anggota DPR kita juga pasti tidak baik. Akan menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan pribadi,” tekan Yulianus.
Diakhir penyampaiannya, Yulianus mengaku pihaknya berniat mengadukan persoalan tersebut ke ranah hukum dalam hal ini gugatan ke PTUN. Apalagi sebagai anak adat di Raja Ampat pihaknya hanya jadi penonton bahkan disebut pendatang diatas tanah leluhur sendiri. Menurutnya Pansel tidak bisa melihat sampai sejauh itu karena mata dan hati mereka buta, entah karena apa.
“Proses ini kalau dilakukan dengan baik dan transparan, kami terima dan kami akan mundur dengan terhormat. Tetapi kalau ada yang busuk kami tidak terima, saya harap Pansel segera klarifikasi persoalan ini sebelum Mendagri menerbitkan SK. Khusus Raja Ampat kami tidak terima, kami yang punya wilayah adat, kami yang urus masyarakat adat, dan kami yang sudah berkontribusi untuk negara ini kemudian saat hak kami diberi ruang oleh negara malah orang lain yang merampasnya. Khusus Moi Maya di Raja Ampat tolong diperhatikan, karena konsekwensinya kami bisa bikin ritual adat,” tutup Yulianus. [LAU]
