BERITA UTAMA

Mengenang Setahun Meninggalnya DR. Neles Tebay, Dialog: Jalan Terbaik Tuntaskan Konflik Papua
Selasa, 14 April 2020 • (3J) • 88

Alm. DR. Neles Tebay


MANOKWARI, Kasuarinews.com – Advokat dan peggiat HAM di tanah Papua dalam pres rilisnya yangf diuterima Kasuari Pos dan Kasuarinews.com, Serlasa (14/4/2020) mengatakan hari ini Selasa, 14/4/2020 tepat setahun wafatnya DR.Pater Neles Tebay, Pr sebagai mantan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP). Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Papua Peace Network (PPN).

 

Menurut Warinussy, almarhum Neles Tebay adalah Koordinator JDP bersama dengan sahabatnya yang juga almarhum Dr.Muridan S.Widjoyo. Muridan sesungguhnya salah satu peneliti senior pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sedangkan Pater Tebay adalah salah satu Imam pada Gereja Katolik di Tanah Papua. Bahkan di saat jelang akhir hidupnya setahun lalu, DR.Tebay adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia (STFT) Fajar Timur, Abepura-Jayapura di Provinsi Papua. Sejak tahun 2015, Doktor Tebay sudah mendorong gagasan penyelesaian damai atas konflik sosial politik di Tanah Papua. Almarhum Pater Neles Tebay menuliskan gagasannya di dalam buku berjudul : Dialog Jakarta-Papua; Sebuah Perspektif Papua. Buku tersebut diterbitkan oleh Kantor Sekretariat Keadilan dan Perdamaian pada Keuskupan Jayapura. Di akhir bukunya itu, almarhum Tebay menulis  : ",.... waktunya sudah tiba untuk melihat ke depan dan bergerak maju untuk menggapai cita-cita bersama yakni terciptanya Papua sebagai Tanah Damai.

 

“Diskusi-diskusi informal dan formal tentang dialog konflik Papua sudah bisa dimulai,..." Pernyataan almarhum Pater Doktor Tebay menurut saya sangat bersifat mendesak untuk digumuli oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pemerintahannya dalam menyikapi tawaran jedah kemanusiaan (humanitarian pause) yang "ditawarkan" oleh Letnan Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Bomanak Jeffrey, 8/4 lalu.

 

Sebagai Deputy Koordinator JDP di Provinsi Papua Barat, kata Warinussy, dirinya melihat bahwa sudah waktunya pemerintah Indonesia dan TPN OPM sebagai pihak yang senantiasa mengedepankan jalan "angkat senjata" dalam penyelesaian konflik sosial politik di Tanah Papua secara bersama melihat ke depan dan bergerak maju untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman diantara mereka melalui jalan damai.  “Saya yakin bahwa pilihan "perang" atau "konflik bersenjata" diantara Polri bersama TNI menghadapi TPN OPM di sekitar area operasi pertambangan PT.Freeport Indonesia Company di Tembagapura dan Nduga hingga seluruh Tanah Papua perlu segera diakhiri,” ujar Warinussy.

 

Kata dia, bencana kemanusiaan akibat paparan Covid-19 dewasa ini di Indonesia hingga ke Tanah Papua seyogyanya dapat menjadi jalan bagi lahirnya kesadaran dan kemauan politik Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia untuk merubah pola pendekatan keamanan selama lebih dari 50 tahun di Tanah Papua dengan pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik sosial politik akibat perbedaan pemahaman mengenai sejarah Integrasi Papua yang diakui jelas di dalam konsideran UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut. “Diskusi-diskusi informal bahkan formal sebagai ditawarkan almarhum Pater Tebay dan JDP selama 10 tahun terakhir ini seyogyanya dapat dimulai oleh kedua belah pihak. Pada aras tersebut saya melihat bahwa status Indonesia dan rakyat Papua yang direpresentasikan dalam wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di wadah Melanesian Spearhead Group (MSG) dewasa ini tepat untuk menjadi tempat dimulainya pertemuan awal membangun perdamaian dimaksud,” tegas  peraih penghargaan Internasional HAM "John Humphrey Freedom award tahun 2005 di Montreal-Canada ini.  


#politik

Komentar