BERITA UTAMA

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dan Pelurusan Sejarah Harus Jadi Titik Berangkat Tuntaskan Persoalan Papua
Jumat, 27 Maret 2020 • (*AK) • 95

Yan Ch. Warinussy, SH


MANOKWAR-Advokat dan Pembela HAM di tanah Papua, Yan Ch. Warinussy, SH melalui press realise-nye yang diterima Kasuari Pos dan Kasuarinnews.com pada Minggu (22/3/2020) menegaskan bahwa penyelesain kasus pelanggaran HAM dan pelurusan sejarah harus menjadi titik berangkat dan titik sentral dalam upaya menuntaskan konflik dan persoalan di tanah Papua.

 

 

Direktur LP3BH Manokwari ini mengtakana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk pasca rakyat Papua bersatu tekad dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) II Tanggal 29 Mei-4 Juni 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Jayapura. Dalam KRP II tersebut disepakati perjuangan Papua untuk pengembalian hak kedaulatannya harus ditempuh secara damai dan demokratis yang didorong oleh nilai-nilai iman dan sopan santun tanpa kekerasan. “Hal mana terpatri di dalam teman besar KRP II kala itu : Marilah Kita Meluruskan Sejarah Papua,"’ungkap Warinussy.

 

Sebagai Advokat, lanjut Warinussy, dirinya melihat bahwa kehendak dan atau aspirasi politik yang luhur dari rakyat Papua inilah yang kemudian dikalimatkan oleh pembentuk Undang Undang (wet gever) dalam konsideran menimbang huruf e dan huruf f dari UU RI No.21 Tahun 2001 tersebut. Dimana penyelesaian akar masalah Papua seperti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pelurusan Sejarah menjadi titik perhatian penting disini. “Inilah faktor utama yang menyebabkan lahir Pasal 45 dan Pasal 46 di dalam UU Otsus Papua tersebut. Yang mengamanatkan pentingnya dimulai langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelurusan sejarah melalui pembentukan Perwakilan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua. Kini saatnya Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan langkah penting yang pertama dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Tanah Papua,” ungkap peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 di Montreal-Canada ini. (AK)


#yan c. warinussy
#dugaan pelanggaran ham

Komentar