BERITA UTAMA

Pilkada 2020, Frengky Mandacan Nilai Pernyataan Ketua KPU PB Sepihak dan Menyesatkan
Kamis, 10 Oktober 2019 • (*J3) • 6942

Frengky Mandacan


RANSIKI-Frengky Mandacan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan mengatakan pernyataan ketua KPU Papua Barat Amus Atkana soal adanya kemungkinan penundaan Pilkada di dua daeah di Papua Barat terlalu sepihak dan amat menyesatkan serta membingungkan masyarakat terutam yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. 

 

“Harus diingat dan dicatat bahwa semua daerah termasuk di Mansel ingin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku,” ujar Frengky menanggapi pernyataan Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana di sejumlah media cetak dan media online terkait belum ditandatanganinya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red)  antara  Pemda Mansel dan pihak KPU.

 

Harus dicatat kata Frengky, pemerintah daerah Manokwari Selatan telah melakukan sejumlah pertemuan dan telah mencapai kesepakatan dengan KPU dan Panwaslu Manokwari Selatan terutama soal biaya yang digelontorkan untuk menyukseskan Pilkada 2020. “Kita telah capai kesepakatan dengan Panwaslu dan juga KPUD Mansel. 

 

Untuk tahap finalisasi, KPU Mansel tidak ikut karena Komisionernya berada di Jakarta. Saat kembali, kita mau pertemuan tetapi pihak KPUD Mansel ada urusan lainnya di provinsi dan waktu makin mendesak. Intinya, NPHD di Mansel sudah ada. Lain cerita, jika samasekli tidak ada. Dan untuk mekanimse finalisasi memang belum dilakukan karena masih menunggu kehadiran bupati, wakil bupati yang masih berada di luar daerah agar dapat duduk bersama dengan KPUD Mansel. Jadi Mansel sangat siap menggelar Pilkada 2020,” ujar Frengky.

 

Menurutnya, KPU harus menunjukkan DIPA yang diterima dari pemerintah Pusat mengenai besaran anggaran yang diterima KPU Mansel sehingga dalam pembahasannya kelak dapat dicapai kesepakatan. 

 

“Kita akan siapkan anggaran yang tidak  lebih dari 10% dari DIPA dari pemerintah pusat,” terang Frengky.

 

Kata dia, memang KPU Mansel mengajkukan anggaran kurang lebih 30 Milyar untuk pelaksanan Pilkada 2020. Namun kata Frengky, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

“Untuk tahap awal kita alokasikan anggaran 8 Milyar. Kita ingin KPU jalan dulu dan jika dikemudian hari terjadi pembengkakan anggaran akan dialokasikan lagi melalui anggaran perubahan,” ungkap Frengky menambahkan selain mensupport KPU, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk Panwaslu dan  pengamanan dari Polri dan TNI.

 

Sementara itu Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST saat dikonfirmasi mengatakan, pernyataan Ketua KPU Papua Barat terkesan sepihak karena kenyataannya Pemerintah Daerah Manokwari Selatan telah melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2020 dengan pihak KPU dan Panwaslu Manokwari Selatan. 

 

Dan dari pembahasan itu,  Pemda Manokwari Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar 8 Milyar dan akan diserahkan secara bertahap kepada KPU Mansel. Namun, bupati Waran mengakui dari hasil pertemuan itu,  belum dicapai kesepakatan dan titik temu antara Pemda Manokwari Selatan dan pihak KPU sehingga NPHD belum bisa ditandatangani.

 

Di sisi lain, Ketua KPUD Manokwari Selatan Anton L. Wopari saat dikonfirmasi melalui aplikasi  Whatsapp terkait belum ditandatanganinya NPHD Kabupaten Manokwari Selatan mengatakan segala informasi ke ruang publik sepenuhnya menjadi kewenangan KPU Papua Barat.  Untuk itu, ia menyarankan media  mengkonfirmasinya secara langsung kepada Ketua atau Sekretaris KPU Papua Barat. 

 

“Kita sudah buat berita acara pembatalan karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Teman-teman media bisa konfirmasi langsung kepada KPU Papua Barat,” ujar Wopari.

 

Sebelunya Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana, S.Pt, MM dalam penyataannya yang dirilis sejumlah media  menyebutkan Pilkada 2020 di dua daerah yakni Raja Ampat dan Manokwari Selatan terancam ditunda karena kepala daerah di dua daerah tesebut tidak merespon dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sehingga NPHD sampai saat ini belum ditandatangani.(J3)


#politik
#manokwari selatan
#pilkada 2020

Komentar