BERITA UTAMA

LP3BH Manokwari Kecam Penembakan Warga Sipil di Nduga, Papua
Selasa, 24 Desember 2019 • (*ED) • 101

Korban Hendrik Lokbere saat diberikan pertolongan medis.


MANOKWARI-Direktur Eksekutif LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari lewat Direktur Eksekutifnya, Yan Ch. Warinussy, SH melalui press realise-nya yang diterima Kasuari Pos dan Kasuarinews.com pada Sabtu (21/12) mengecam dan mengutuk keras peristiwa penembakan yang diduga keras dilakukan oleh oknum personil militer TNI terhadap warga sipil di dekat Kenyam-Kabupaten Nduga-Provinsi Papua pada  Sabtu, 21 Desember 2019.

 

“Korban yang bernama Hendrik Lokbere yang sehari-hari bekerja sebagai sopir hilux sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) ataupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB),” ungkap Warinussy.

 

LP3BH Kata Warinussy,  bersama dengan seluruh masyarakat sipil di Papua Barat mendesak Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo (Jokowi) dalam kedudukab menurut Konstitusi Negara sebagai Panglima TNI agar memerintahkan penarikan seluruh personil militer dari wilayah Kabupaten Nduga dan Pegunungan Tengah Papua. Selanjutnya, Presiden dapat memerintahkan diberikannya akses luas bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan berdasarkan amanat UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM terhadap kasus kematian Hendrik  Lokbere tersebut. LP3BH menduga keras perbuatan/tindakan penembakan oleh oknum aparat TNI terhadap korban Lokbere tersebut sudah mengarah dan memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) sebagai dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

 

“Komnas HAM harus diberi akses penyelidikan yang pertama dan utama. Ini demi kepentingan penegakan hukum sesuai amanat pasal 28 A sampai pasal 28 J UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Agar pelakunya dapat dibawa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan Pengadilan HAM yang dapat segera dihadirkan di Jayapura-Provinsi Papua sesuai amanat pasal 45 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” ujar Warinussy. (ED)


#KOMNAS HAM
#Nduga

Komentar