BERITA UTAMA

Penunjukan Plt Ketua Golkar Kabupaten Manokwari Dinilai Sepihak
Kamis, 17 Juni 2021 • (One) • 468

Wakil Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Manokwari, Raden Fonataba


MANOKWARI, Kasuarinews.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Papua Barat disoroti terkait pergantian Ketua DPD II Golkar Kabupaten Manokwari. Pasalnya, DPD Golkar Manokwari yang diketuai Dadi Narwawan sama sekali belum mendapat Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan SK penunjukan Plt.

“Hal ini juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota yang diturunkan Plt. Tapi sebagai pengurus kami masih menganggap Dady Narwawan masih sebagai ketua DPD II Golkar Manokwari,”ujar Raden Fonataba, Wakil Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Manokwari, Rabu (16/06/2021).

Menurutnya, penunjukan Plt Ketua Golkar Kabupaten dan Kota khusus untuk Manokwari, sebagai pengurus belum mendapat konfirmasi secara tertulis dari DPD I Golkar Provinsi mengenai SK pemberhentian dan penunjukan Plt, yang diterima langsung secara fisik atau tertulis.

Berikutnya, Fonataba menilai, Hasil pleno DPD I Partai Golkar Papua Barat beberapa waktu lalu tersebut memutuskan reorganisasi yang diusulkan Bidang Organisasi DPD I Golkar Provinsi dan berujung kepada pergantian ketua-ketua kabupaten dan kota ini terkesan tebang pilih dan dilakukan secara sepihak.

“Jika alasannya karena masa berlaku kepengurusan semua kabupaten dan kota sudah berakhir, kenapa tidak diperpanjang,”katanya. Maka, sebagai pengurus Golkar dengan tegas menolak Plt Ketua DPD I Golkar Kabupaten Manokwari yang diturunkan oleh DPD Golkar Provinsi.

Selain itu, Wakil Sekretaris Golkar Kabupaten Manokwari juga menyoroti pendobolan jabatan dalam kepengurusan DPD I Golkar Provinsi Papua Barat. Dimana, kata dia, diketahui bahwa Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat merangkap tiga jabatan. Dimana, yang bersangkutan tidak melepas jabatan Ketua DPD II Golkar Raja Ampat, tetapi menjabat sebagai Plt DPD II Ketua Golkar Kota Sorong, dan saat ini menjabat juga sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi. “Ini menjadi salah satu catatan penting buat ketua DPD I Partai Golkar Provinsi dalam melihat organisasi partai politik Golkar kedepan. Ini sangat melanggar aturan organisasi,”tegas dia.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar persoalan seperti ini tidak menghambat kerja-kerja kepartaian maupun kepentingan politik dalam pilkada, pileg, dan pilpres kedepan. “Saya menyarankan kepada ketu Golkar Provinsi agar menyikapi persoalan-persoalan tersebut, agar tidak mengganggu kepentingan partai dalam pesta demokrasi kedepan,”harapnya. Sehingga dalam kaderisasi Partai Golkar baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota bisa bersatu kembali untuk melihat kepentingan-kepentingan poilitik dan mensukseskan kader-kader yang akan bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada, dan Pilpres di tahun 2024. Kenapa demikian, menurutnya, kader-kader senior di beberapa kabupaten seperti Manokwari, Maybrat, Tambrauw, dan Teluk Wondama yang militan dan mampu membesarkan partai di daerah semuanya diganti. “Ini sangat disayangkan, ketika dalam kepetingan politik kedepan mereka tidak bersama-sama di dalam pengambilan keputusan partai untuk bagaimana mensukseskan pesta demokrasi. Jadi ini harus menjadi cacatan penting untuk ketua Golkar Provinsi,”tandasnya.


#politik

Komentar