BERITA UTAMA

Bertemu dengan Anggota MRP PB, Masyarakat Tambrauw Ungkap Kekecewaannya terhadap Hasil Penerimaan Bintara Noken Polri
Jumat, 14 Mei 2021 • (AK) • 143

Anggota MRP PB Vitarosa Manoby-Warijo saat bertemu dengan warga masyarakat di Distrik Mpur, Kabupat


MANOKWARI, Kasuarinews.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB)  dari Pokja Agama Vitarosa Manoby-Warijo melakukan reses di Kabupaten Tambrauw. Saat reses ini, anggota MRP PB ini menggelar pertemuan dengan warga masyarakat distrik Mpur, tepatnya di kampung Arupi pada Selasa (11/5/2021).

Saat bertemu dengan anggota MRP PB ini, warga masyarakat menyampaikan pelbagai keluhan, salah satunya soal ketidakpuasan mereka terhadap hasil penerimaan bintara Polri afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua atau lebih dikenal dengan nama Bintara Noken.

Ruben Rumbiak, salah seorang warga mewakili masyarakat mengaku kecewa karena banyak pemuda Tambrauw yang mengikuti tes Bintara Noken ternyata tidak lulus padahal Pemda Tambrauw telah mengalokasikan  dana Otsus sebesar 10 milyar untuk hal tersebut.

“Untuk penerimaan Bintara Noken, Pemda Tambrauw menyiapkan anggaran 10 milyar tetapi pada kenyataannya banyak anak asli  Tambrauw yang tidak lulus. Untuk itu, kami minta uang Otsus yang dipotong itu dikembalikan saja sebagian. Untuk pendidikan 1 orang Bintara misalnya butuh biaya 100 juta maka dikalikan saja berapa anak Tambrauw yang lulus. Kalo yang lulus 10 orang maka dikasih 1 milyar saja dan sisanya dikembalikan untuk pembangunan di Kabuapten Tambrauw. Kami juga minta proses rekruitmen harus dilakukan secara terbuka,” ungkap Ruben saat menyampaikan aspirasinya kepada anggota MRP PB.

Sementara itu, anggota MRP PB, Vitarosa Manoby-Warijo mengatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pimpinan MRP PB usai pelaksanaan reses. “Apa yang disampaikan warga masyarakat akan kami teruskan sehingga ke depan dapat menjadi perhatian,” ujarnya.

Di sisi lain, Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Yan Ch. Warinussy, SH ingin mengingatkan Kapolda Papua Barat dan jajarannya dalam melakukan seleksi calon taruna perwira, Bintara dan tamtama Kepolisan Republik Indonesia (Polri) di Provinsi Papua Barat. Bahwa amanat pasal 49 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yang diberlakukan di Provinsi Papua Barat berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2008, jelas-jelas menyatakan (dalam pasal 49 ayat 1 UU No.21 Tahun 2001) bahwa seleksi perwira, Bintara dan tamtama dilaksanakan oleh Polda Papua Barat dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat dan kebijakan Gubernur Papua Barat. 

“Apalagi ada konsekuensi pembiayaan yang berasal dari dana Otsus itu sendiri dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat. Sehingga berdasarkan amanat pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)  serta ayat (5) jelas bahwa prioritas mesti diberikan kepada calon-calon yang berasal dari kalangan Orang Asli Papua (OAP) sebagai akibat dari adanya kebijakan afirmasi. Menurut pandangan hukum saya sesuai dengan amanat pasal 1 huruf t dan pasal 62 ayat (2) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, maka jelas sudah kesempatan pertama dan utama semestinya diberikan kepada anak-anak asli Papua untuk diikutsertakan sebagai calon perwira, bintara ataupun tamtama dalam seleksi yang dilakukan oleh Kapolda Papua Barat saat ini. Hendaknya bapa dan ibu maupun saudara-saudari yang bukan Orang Asli Papua (OAP) menyadari dan tidak berusaha meminta dukungan rekomendasi dari lembaga yang terhormat seperti Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk meloloskan anak, keponakan atau familinya dalam test-test dimaksud,” ujar Warinussy.

Tujuannya, kata Warinussy agar tim seleksi memiliki cukup dasar guna mempertimbangkan adanya anak-anak asli Papua dalam test calon perwira, Bintara maupun tamtama tersebut. MRPB juga mesti tegas dan mengunci pemberian rekomendasi sesuai amanat pasal 1 huruf t dan pasal 62 ayat (2) itu saja, agar jelas adanya pertimbangan bagi perlindungan dan pemberdayaan OAP. Jadi jika ada jatah Polda Papua Barat sebanyak 4 (empat) orang bagi OAP dan ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang anaka asli Papua yang tersisa maka jelas kedua atau ketiganya mesti diprioritaskan untuk memperoleh tempat dalam jatah yang tersedia, Kapolda Papua Barat mesti tampil untuk memberi dukungan ke Kapolri agar anak-anak asli Papua tersebut diutamakan. 

 


#papua barat

Komentar