BERITA UTAMA

Praktisi Hukum Kembali Ingatkan Kajati Papua Barat Tindaklanjuti Sejumlah Dugaan Tipikor Yang Merugikan Negara Milyaran Rupiah
Jumat, 14 Mei 2021 • (Cr-3) • 160

Yan Ch. Warinussy, SH


MANOKWARI, Kasuarinews.com – Praktisi Hukum yang juga Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH dalam pres rilisnya, Jumat (14/5/2021) kembali mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Dr.Wilhelmus Lingitubun dan jajarannya untuk menindak-lanjuti penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditanganinya. 

Kata Warinussy, penanganan kasus-kasus tersebut mesti bermuara di Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari Kelas I B. 

“Kasus-kasus dimaksud adalah dugaan Tipikor Dana Hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 yang diduga kerugian negaranya mencapai angka Rp.66 Milyar dari total nilai proyek sebesar Rp.598 Milyar.  Kemudian dugaan Tipikor Dana Pengadaan Septic Tank indvidual pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 yang diduga mengakibatkan negara diduga dirugikan sejumlah Rp.7 Milyar. Juga dugaan Tipikor pada proyek pembangunan Puskesmas Aisandami di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun anggaran 2018, tapi baru diselesaikan tahun anggaran 2019. Serta dugaan Tipikor pengelolaan dana hibah bantuan operasional pada sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Termasuk dana tunjangan transportasi pimpinan MRPB yang diduga telah memenuhi amanat Pasal 2 dan pula pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Warinussy.

Jadi diduga keras, kata Warinussy  perbuatan pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawabannya  memenuhi unsur secara melawan hukum. Sehingga kendatipun ada keinginan untuk mengembalikan kerugian negara dari pihak Pimpinan MRPB, hal itu sama sekali tidak bisa menghapus dipidananya pelaku tindak pidana menurut amanat pasal 4 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 


#papua barat

Komentar